Temui Masa Aksi, Pemda Kota Tidore Kepulauan Sikapi Tuntutan

MALUKU UTARA - Wali Kota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Sinen, saat menemui masa aksi menyikapi sejumlah tuntutan.

Masa yang dimotori oleh mahasiswa dan pemuda kampung tersebut melakukan aksinya di Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan dan Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (11/4/2022).

Baca juga: Ketua Umum PP Muhammadiyah Mendorong Penyelesaian Damai Usai Pemilu 2024

Masa aksi yang tergabung dalam Front Barisan Rakyat Tidore Bergerak (BARATIB), HMI Tikep, PMII Tikep, LMND dan Pemuda Kampung, mendesak beberapa poin tuntutan, diantaranya, mendesak pemerintah daerah bersama-sama menolak kenaikan harga BBM, mendesak pemerintah daerah menstabilkan harga minyak goreng, mendesak pemerintah daerah menolak kenaikan PPN dan mendesak pemerintah daerah menolak wacana penundaan pemilu memperpanjangan masa jabatan presiden.

Saat menemui masa aksi, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim mengatakan, Ia bersama Wakil Wali Kota juga sangat mengharapkan agar bahan bakar minyak (BBM) tidak naik, sudah ada upaya untuk menyuarakan ke pusat, akan tetapi ini merupakan kebijakan nasional yang dipengaruhi oleh konflik Rusia-Ukraina.

Baca juga: Polemik, Isu Dugaan Gubernur Malut AGK Pinjam Uang Nakes

“Kami juga sangat mengharapkan bahan bakar minyak (BBM) tidak naik, kami sudah meyuarakan ke pusat melalui konsolidasi pemerintah daerah maupun jalur partai, namun ini kebijakan nasional dan kami akan monitor terus harga BBM ini, kenaikan dipengaruhi oleh pasar global karena perang antara Rusia dan Ukraina, ” tuturnya.

Ali Ibrahim juga menambahkan, terkait dengan menstabilkan harga minyak goreng, telah diinstruksikan kepada Dinas Perindagkop agar cepat menyikapi ini untuk menyampaikan memberitahun ke pusat terkait kondisi yang ada di daerah, hal yang sama juga akan diupayakan mengenai tuntutan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Terkait wacana 3 periode, Presiden Jokowi di media nasional telah menyampaikan bahwa tidak ada 3 periode, karena sesuai dengan amanat undang-undang hanya 2 periode, jadi 3 periode itu hanya sebatas wacana, ” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dalam kesempatan yang sama juga mengatakan, kenaikan harga BBM dirasakan oleh semua daerah, bukan hanya Kota Tidore dan aksi yang dilakukan oleh Front BARATIB ini juga dilakukan oleh mahasiswa di semua daerah, ini artinya masyarakat sangat menolak kebijakan kenaikkan BBM.

“Akan tetapi, penolakan pemerintah daerah tidak sama dengan penolakan masa aksi, kami akan menyurat secara tertulis terkait dengan masukan-masukan yang kami dapatkan setiap hari, kami akan menyurat ke pemerintah pusat terkait dengan kenaikan BBM, ” katanya.

Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan tersebut juga menambahkan, terkait dengan wacana 3 periode itu hanya sebatas wacana, sumber kejelasannya belum ada. Presiden juga telah menyampaikan secara jelas bahwa tanggal 14 Februari 2024 itu akan diselenggarakan pemilihan umum, dan itu jelas. Kemudian pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2024 bulan 11 itu juga jelas, yang sampai sekarang belum jelas itu masalah aturannya.

“Namun terkait aturan pemilihan umum, Presiden Jokowi sudah meminta kepada DPR RI dan pemerintah untuk secepatnya terbitkan aturan-aturan terkait dengan pemilihan umum, maupun Pilkada serentak, ” tutupnya.

Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan mengatakan, besok Selasa (12/4) kami akan mengundang Tim Pengendali Inflasi dan pihak terkait untuk menyikapi lonjakan harga minyak goreng, tarif angkutan, BBM dan lainnya.